Nasional , News

Protes Alokasi Dana Bencana Sumut, Bobby Nasution Walk Out dari Rapat: “Siapa yang Atur Ini?”

Riki | Selasa 03 Mar 2026 09:56 WIB | 685

Bakti Sosial/Bantuan Sosial
Politisi


Bobby Nasution saat menjawab pertanyaan wartawan di Kantor Gubernur Sumut. (Foto: Kompas)


Matakepri.com, Medan - Sebuah potongan video viral memperlihatkan Bobby Nasution meninggalkan rapat virtual bersama sejumlah menteri pada Senin (2/3/2026). Dalam video itu, ia tampak kesal dan mempertanyakan alokasi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk Sumatera Utara.


“Menkonya saja protes, siapa yang mengatur ini? Sudahlah, cabut kitalah… enggak jelas ini,” ucap Bobby sebelum beranjak dari rapat.


Saat ditemui di Padang Sidempuan, Bobby menjelaskan bahwa kemarahannya dipicu ketimpangan antara kebutuhan riil dan alokasi dana dalam Rencana Induk (Renduk) pemerintah pusat.


“Kebutuhan kami berdasarkan verifikasi lintas kementerian, BPS, dan Bappenas mencapai Rp 30,56 triliun. Tapi dari total Rp 56 triliun, Sumut hanya dapat Rp 2,11 triliun,” katanya, dikutip dari Kompas.


Ia menilai pembagian itu tidak mempertimbangkan skala dampak bencana. Sumut menjadi daerah dengan korban jiwa terbanyak kedua setelah Aceh.


Pemerintah Provinsi Sumut mencatat banjir dan longsor 25 November 2025 melanda 18 kabupaten/kota, berdampak pada lebih dari 1,8 juta jiwa. Sebanyak 376 orang meninggal dunia dan 40 masih hilang. Ribuan rumah dan infrastruktur rusak berat.


Bobby mempertanyakan dasar pembagian anggaran yang ia nilai tidak mencerminkan besarnya kerusakan di Sumut.


Menanggapi keberatan tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyebut angka yang dipresentasikan dalam rapat masih merupakan versi awal per 15 Februari 2026.


“Rencana induk ini versi pertama. Kami masih membuka masukan hingga 30 Maret, termasuk dari kepala daerah wilayah terdampak,” katanya.


Bobby berharap sikap tegasnya dapat mendorong penyesuaian anggaran yang lebih proporsional untuk pemulihan Sumut. (Red)


Redaktur: ZB



Share on Social Media