Batam, News, Kepri

ORGANDA Kumpulkan Pelaku Transportasi se-Indonesia di Batam, Bahas Tantangan Era Disrupsi

Egi | Rabu 07 Oct 2026 19:21 WIB | 126

Ormas/LSM/Paguyuban/Komunitas


Foto bersama saat pelaksanaan MUNAS XVII ORGANDA (foto: ist)


Matakepri.co.id Batam - Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (DPP ORGANDA) menggelar Musyawarah Nasional (MUNAS) XVII Tahun 2026 di Hotel Grand Mercure Batam Centre, Kota Batam, Kepulauan Riau, pada 6–8 Oktober 2026.

Mengusung tema “ORGANDA Menjawab Disrupsi: Kepastian Regulasi, Kesetaraan Usaha, dan Keselamatan Transportasi untuk Angkutan Penumpang dan Logistik Berkelanjutan”, forum tertinggi organisasi tersebut menjadi wadah bagi pelaku usaha transportasi darat untuk merumuskan arah kebijakan dan strategi menghadapi perubahan besar di sektor transportasi.

Adapun subtema yang diangkat adalah “Penguatan Peran ORGANDA sebagai Penghubung Kebijakan dan Kepentingan Pelaku Usaha untuk Menghasilkan Solusi yang Implementatif.”

MUNAS XVII berlangsung di tengah dinamika industri transportasi yang terus berubah akibat perkembangan teknologi digital, perubahan pola mobilitas masyarakat, munculnya model bisnis baru, serta tuntutan peningkatan keselamatan dan efisiensi transportasi yang berkelanjutan.

Ketua Umum DPP ORGANDA petahana, Adrianto Djokosoetono, menegaskan pentingnya menciptakan kepastian hukum dan kesetaraan berusaha bagi seluruh pelaku usaha transportasi darat.

Menurutnya, ORGANDA mendukung transformasi dan perkembangan teknologi di sektor transportasi. Namun, perubahan tersebut harus berada dalam koridor regulasi yang berkeadilan, mampu menciptakan persaingan usaha yang sehat, serta tetap menempatkan aspek keselamatan sebagai prioritas utama.

"Penguatan regulasi dan penegakan hukum, termasuk penyelesaian persoalan Over Dimension Over Loading (ODOL), harus dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk membangun industri transportasi darat yang aman, berdaya saing, dan berkelanjutan," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP ORGANDA, Kurnia Lesani Adnan, menilai berbagai persoalan yang dihadapi sektor transportasi saat ini membutuhkan kebijakan yang lebih implementatif dan sesuai dengan kondisi operasional di lapangan.

Ia menyoroti meningkatnya biaya operasional akibat inflasi, kendala distribusi BBM subsidi, persaingan tarif yang tidak sehat, hingga implementasi kebijakan Zero ODOL yang dinilai tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada pengemudi dan operator angkutan.

"Permasalahan tersebut harus diselesaikan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh ekosistem, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, industri, hingga pemilik barang, melalui penegakan aturan yang konsisten dan berkeadilan," katanya.

Dalam forum tersebut, ORGANDA juga menyoroti belum terciptanya level playing field atau kesetaraan berusaha di tengah berkembangnya berbagai model layanan transportasi baru. Pelaku usaha angkutan jalan dinilai masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari regulasi, perizinan, biaya operasional, pemenuhan standar keselamatan, hingga persaingan dengan model bisnis transportasi yang memiliki karakteristik dan beban regulasi berbeda.

Di sisi lain, industri transportasi darat juga dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, keselamatan, serta beradaptasi dengan digitalisasi dan agenda transportasi berkelanjutan.

Karena itu, ORGANDA memandang transformasi industri tidak dapat hanya dibebankan kepada pelaku usaha, melainkan memerlukan kebijakan pemerintah yang konsisten, implementatif, dan mampu memberikan kepastian bagi investasi jangka panjang.

Melalui MUNAS XVII, ORGANDA menargetkan lahirnya sejumlah rekomendasi strategis kepada pemerintah, termasuk penguatan posisi organisasi dalam proses penyusunan kebijakan transportasi, peningkatan standar keselamatan, profesionalisme pelaku usaha, hingga percepatan adaptasi industri terhadap perkembangan teknologi.

Selain itu, ORGANDA juga mendorong harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten demi menciptakan iklim usaha transportasi yang sehat dan berkeadilan.

MUNAS XVII juga menjadi momentum evaluasi perjalanan organisasi sekaligus agenda pemilihan kepemimpinan dan kepengurusan baru ORGANDA untuk periode berikutnya.

Hingga penutupan pada 8 Oktober 2026, forum ini diharapkan mampu menghasilkan keputusan dan rekomendasi yang menjadi kontribusi nyata bagi pemerintah dalam membangun ekosistem transportasi jalan Indonesia yang aman, adil, kompetitif, modern, dan berkelanjutan.

Lebih dari sekadar agenda organisasi, MUNAS XVII ORGANDA di Batam diharapkan menjadi momentum konsolidasi nasional bagi seluruh pelaku usaha angkutan jalan dalam menghadapi transformasi industri transportasi Indonesia yang terus berkembang.(Egi)

Redaktur: ZB



Share on Social Media