Nasional , News, Politik
| Jumat 30 Dec 2022 13:42 WIB | 1226
Ilustrasi pelaksanaan pemilu. (F: ugm.ac.id)
MATAKEPRI.COM - JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim
Asy’ari berbicara mengenai kemungkinan Pemilu 2024 diadakan secara proporsional
tertutup. Namun, wacana itu ditolak banyak partai politik (parpol). Hasyim
mengatakan, sebelum Pemilu 2009, sistem pemilu kita menggunakan sistem
proporsional tertutup.
Saat itu, masyarakat tak memilih langsung calon legislatif (caleg)
seperti saat ini, melainkan ditunjuk oleh partai politik. Sistem pemilu menjadi
proporsional terbuka sebab putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan
demikian. Akhirnya, Undang-undang (UU) terkait pemilu direvisi dan akhirnya
ditetapkan sistem pemilu proporsional terbuka.
Oleh sebab itu, Hasyim memperkirakan ada kemungkinan MK akan kembali
menetapkan pemilu sistem proporsional tertutup. Apalagi, saat ini sudah ada
yang mengajukan uji materi ke MK soal aturan terkait sistem pemilu proporsional
terbuka itu.
“Jadi kira-kira bisa diprediksi atau ndak putusan Mahkamah Konstitusi
ke depan? Ada kemungkinan, saya belum berani berspekulasi, ada kemungkinan
kembali ke sistem proporsional daftar calon tertutup,” jelas Hasyim seperti
yang ditayangkan kanal YouTube KPU RI, Kamis (30/12/2022). Maka, dengan alasan
itu, KPU akan melarang para bakal caleg untuk memang foto dirinya di baliho
atau sejenisnya dengan tujuan melakukan sosialisasi.
“Dengan begitu menjadi tidak relevan misalkan saya mau nyalon pasang
gambar-gambar di pinggir jalan, jadi enggak relevan. Karena apa? Namanya enggak
muncul lagi di surat suara. Enggak coblos lagi nama-nama calon, yang dicoblos
hanya tanda gambar parpol sebagai peserta pemilu [proporsional tertutup],” ujar
Hasyim.
Meski begitu, wacana pemilu dengan sistem proporsional tertutup
ditentang banyak parpol, salah satunya dari Partai NasDem. Wakil Ketua Umum
NasDem Ahmad berpendapat pernyataan Hasyim sudah melampaui kewenangannya
sebagai penyelenggara pemilu.
"Ketua KPU offside dan terjadi disorientasi dalam dirinya,"
ungkap Ahmad Ali dalam keterangan tertulis, Jumat (30/12/2022). Dia
berpendapat, KPU hanya bertugas sebagai penyelenggara teknis pemilu. Urusan
sistem pemilu, lanjutnya, diatur dalam UU yang ditentukan oleh DPR dan
pemerintah. Pendapat senada juga disampaikan oleh Ketua DPP Partai Golkar Dave
Laksono. Menurutnya, sistem proporsional terbuka masih jadi yang terbaik untuk
demokrasi Indonesia.
“Ini memberikan semua kesempatan yang sama agar dapat terpilih dan
juga mewajibkan para anggota Legislatif bekerja dan dekat dengan rakyat. Jangan
sampai kewajiban ini hilang hanya karena keinginan elite parpol yang ingin
mengontrol pergerakan bangsa,” ujar dalam keterangan tertulis, Jumat
(30/12/2022).
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda
juga memberikan pendapat serupa. Huda menyatakan saat ini sikap PKB masih lebih
mendukung sistem proporsional terbuka. Meski begitu, dia tak menutup
kemungkinan jika setelah Pemilu 2024 nanti sistem pemilu berubah jadi
proporsional tertutup.
“Sampai hari ini proporsional terbuka saya kira pilihan yang relatif sudah baguslah. Bahwa nanti akan ada skema baru dan seterusnya, kita hitung lagi pada periode berikutnya Pemilu 2029, tidak menutup kemungkinan,” jelas Huda saat ditemui di Kompleks Parlemen, Kamis (29/12/2022).
Sementara itu
anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus
juga mengingatkan Hasyim agar tak memberikan pernyataan sembarangan. Menurut
Guspardi, sebaik KPU fokus menjalankan pelaksanaan Pemilu 2024 sesuai UU yang
ada sekarang. Di samping itu, dia berpendapat sistem pemilu proporsional
terbuka lahir dari semangat reformasi sehingga harus dipertahankan.
Jika menggunakan sistem proporsional tertutup, Guspardi menganggap hak rakyat sudah dirampas kembali. "Hak demokrasi rakyat memilih wakil mereka untuk duduk di parlemen seakan dirampas dan juga lari dari semangat reformasi,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Jumat (30/12/2022). (NT/kabar24)