News, Politik

Masa Jabatan Ketum Golkar yang Baru Masih Menjadi Perdebatan

| Selasa 19 Dec 2017 13:16 WIB | 1407

---

MATAKEPRI.COM - Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB) mengatakan, persoalan masa jabatan ketua umum Golkar yang baru masih menjadi perdebatan.

 

Menurut ARB, ada suara yang menginginkan agar masa jabatan ketua umum yang baru menjabat hingga 2019. Namun, ada juga suara lain agar masa jabatan hingga 2022.

 

"Dari DPD baru beberapa yang sampaikan tentang usulan masa jabatan, sebagain besar menyebutkan jabatan 2019, satu menyebutkan 2022," kata ARB di JCC Senayan, Jakarta, Selasa 19 Desember 2017.

 

Ia menjelaskan, dalam rapimnas memang ada pergantian ketua umum saat ini untuk melanjutkan masa jabatan ketua umum sebelumnya. Adapun masa jabatan ketua umum era Setya Novanto berakhir hingga 2019. Hal ini sesuai Munaslub Golkar, Mei 2016 lalu.

 

"Tentu munaslub sebagai suatu pengambilan keputusan tertinggi bisa saja melakukan perubahan baik dari usulan DPD maupun keputusan rapimnas. Jadi kalau itu kita lakukan maka bisa melakukan untuk mengubahnya, bisa 2020, 2021, 2022 begitu atau lima tahun habis," ujar ARB

 

Sebelumnya, Airlangga Hartanto diklaim didukung sebanyak 34 DPD untuk menjadi Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto. Munaslub Golkar diproyeksikan sebagai ajang pengukuhan Airlangga sebagai ketua umum. Novanto saat ini terjerat kasus korupsi e-KTP.

 

Lima Tahun ke depan

 

Partai Golkar sedang membuka lembaran baru dengan menggelar Munaslub. Airlangga Hartarto diproyeksikan akan dikukuhkan sebagai Ketua Umum DPP Golkar. Ada harapan agar masa kepengurusan Airlangga berlaku hingga lima tahun ke depan.

 

Dengan jangka lima tahun dinilai lebih ideal dalam menjalankan kepengurusan partai sebesar Golkar.

 

"Seringnya pelaksanaan munas dengan biaya besar dengan pendeknya periode kepengurusan bisa menjadi penghambat program jangka menengah dan panjang. Karenanya menjadi ideal jika kepengurusan hasil Munaslub 2017 memimpin Partai Golkar hingga tahun 2022," ujar Ketua DPP Majelis Dakwah Islamiah (MDI) Ton Abdillah Has, salah satu organisasi yang didirikan Partai Golkar, dalam siaran persnya, Selasa 19 Desember 2017.

 

Menurut Ton, akan lebih baik kalau kepengurusan di bawah Airlangga bisa diberi kesempatan guna menyukseskan dua pemilu sekaligus yakni 2019 dan 2024. "Kami mendukung kepemimpinan Airlangga Hartarto melewati pemilu 2019, serta mempersiapkan Partai Golkar memenangkan Pemilu 2024 yang akan datang," katanya.

 

Namun, Ton menilai, untuk kepengurusan Golkar saat ini dibutuhkan akselerasi tinggi. Mengingat, selama ini partai tersebut hanya berkutat pada persoalan internal. Menurutnya, perlu ada pembaruan di tingkat kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat partai.(***)

 

 

Share on Social Media

• Share on WhatsApp
• Share on Instagram
• Share on Facebook